Pemerintah: Pengembangan AI Harus Berpihak pada Publik, Demokrasi, dan Keadilan Sosial

Pengembangan AI harus berpihak pada publik, demokrasi, dan keadilan sosial, serta mengutamakan keamanan dan etika sejak awal pengembangannya. (Sumber: infopublik.id)


 

TandaGlobalNews Daring, 25 Mei 2026 – Di tengah pesatnya perkembangan dan pengaruh besar platform teknologi global, Pemerintah Indonesia menegaskan arah pengembangan kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI) harus tetap berlandaskan kepentingan publik, nilai demokrasi, dan keadilan sosial. Teknologi ini tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan bisnis semata, tetapi wajib melindungi ruang publik digital.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Nezar Patria, menyampaikan hal tersebut dalam acara Indonesia AI Safety Virtual Engagement 2026, Senin (25/5/2026). Menurutnya, tujuan utama pengembangan ekosistem AI adalah mendorong inovasi sekaligus menjaga nilai-nilai sosial dan prinsip demokrasi.

“Bagi kami, AI yang bertanggung jawab berarti juga memperkuat literasi masyarakat dan angkatan kerja agar siap menghadapi transformasi ini, dengan prinsip tidak seorang pun tertinggal,” ujar Nezar.

Ia menyoroti bahwa kemajuan AI yang sangat cepat kini memunculkan beragam tantangan baru, mulai dari aspek keamanan, etika, tata kelola, potensi penyebaran disinformasi, hingga konsentrasi kekuasaan teknologi di tangan pihak tertentu. Hal ini sejalan dengan temuan dalam International AI Safety Report 2026, hasil kerja lebih dari 100 pakar dan dukungan 30 negara termasuk Indonesia.

“Di seluruh dunia, AI berkembang sangat cepat, membawa peluang besar sekaligus pertanyaan serius soal keamanan, etika, tata kelola, dan kepercayaan publik,” tambahnya.

Nezar menegaskan, aspek keamanan tidak boleh lagi dianggap sebagai pelengkap atau urusan belakangan. Keamanan harus tertanam sebagai bagian inti dari arsitektur pembangunan teknologi tersebut.

“Indonesia percaya bahwa inovasi dan tanggung jawab harus berjalan beriringan. Keamanan AI bukan lagi isu sekunder, melainkan harus ada sejak awal pengembangannya,” tegasnya.

Pemerintah menempatkan AI sebagai teknologi strategis untuk memacu pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kualitas layanan publik, pendidikan, dan kesehatan. Meski begitu, prinsip etika, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas tetap menjadi syarat mutlak agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Mengingat tantangan ini bersifat lintas batas, Nezar menekankan perlunya kolaborasi internasional. Tidak ada satu negara pun yang mampu menyelesaikan persoalan keamanan AI sendirian, sehingga pembentukan standar bersama dan dialog berkelanjutan menjadi sangat krusial ke depannya.

“Keamanan AI adalah tantangan global. Kemitraan, standar bersama, dan dialog terus-menerus menjadi kunci utama menjawab tantangan ini,” pungkas Nezar Patria.

 

Sumber: infopublik.id


Tinggalkan Komentar

Lebih baru Lebih lama