 |
| foto:sekertariat kabinet |
Tandaglobalnews JAKARTA – Presiden Republik Indonesia,
Prabowo Subianto, memaparkan sederet capaian luar biasa dan keberhasilan nyata
perekonomian nasional dalam pidato pentingnya pada Rapat Paripurna Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Pertemuan yang berlangsung di Gedung Nusantara, Kompleks
MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026) .
Presiden Prabowo menegaskan dengan tegas bahwa pemerintah
telah menetapkan swasembada pangan sebagai prioritas tertinggi dan agenda utama
nasional. Langkah strategis ini diambil demi menjaga stabilitas negara,
menjamin ketersediaan kebutuhan pokok di seluruh wilayah dalam negeri, serta memastikan
bahwa seluruh rakyat Indonesia memiliki akses terhadap pangan yang cukup, aman,
bergizi, dan terjangkau harganya. Menurut Presiden, pangan adalah fondasi utama
kedaulatan sebuah negara; bangsa baru bisa disebut berdaulat sepenuhnya apabila
mampu memenuhi kebutuhan makan rakyatnya sendiri tanpa bergantung pada bantuan
atau pasokan dari pihak luar.
Berkat kerja keras luar biasa, sinergi kuat antara
pemerintah pusat dan daerah, dukungan penuh bagi para petani, serta kebijakan
pertanian yang tepat sasaran dan berkelanjutan, sepanjang tahun 2026 ini
pemerintah berhasil mencatatkan capaian yang sangat signifikan, bersejarah, dan
sangat membanggakan. Terjadi peningkatan produksi pangan yang cukup besar di
berbagai komoditas strategis, khususnya komoditas beras yang menjadi makanan
pokok mayoritas rakyat Indonesia.
"Produksi kita tertinggi selama sejarah Republik
Indonesia. Capaian yang luar biasa ini membuat gudang-gudang penyimpanan milik
pemerintah ternyata tidak lagi cukup menampung hasil panen yang melimpah,
sehingga kita harus menyewa gudang-gudang tambahan lain. Kita sekarang punya
cadangan sudah lebih dari 5,3 juta ton beras cadangan," ungkap Presiden
Prabowo dengan nada bangga, seraya memaparkan data perbandingan yang sangat
jelas dan mencolok.
Presiden merinci lonjakan jumlah cadangan beras nasional
yang sangat signifikan hanya dalam kurun waktu kurang dari setahun. Per
Desember 2025, jumlah cadangan beras yang dikuasai negara tercatat sekitar 3,25
juta ton. Namun, berkat keberhasilan kebijakan pertanian dan keberhasilan panen
raya, per tanggal 10 Mei 2026 ini, jumlah cadangan beras yang berhasil
dikumpulkan dan diamankan oleh negara melonjak tajam menjadi 5,3 juta ton.
Angka ini menegaskan
bahwa Indonesia kini memiliki benteng pertahanan pangan yang sangat kuat, aman,
dan kokoh. Cadangan strategis ini menjadi jaminan utama negara untuk
mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko di masa depan, baik itu akibat
perubahan iklim ekstrem, bencana alam yang mengganggu masa tanam maupun panen,
fluktuasi harga pasar global yang tidak menentu, hingga gangguan rantai pasok
internasional. Dengan stok sebesar ini, Presiden memastikan bahwa dalam situasi
apa pun, rakyat Indonesia tidak akan kelaparan, tidak akan kekurangan pangan,
dan harga kebutuhan pokok tetap bisa dikendalikan agar terjangkau oleh seluruh
lapisan masyarakat.
pertanian tetap tinggi, serta meningkatkan kesejahteraan
para petani yang menjadi tulang punggung ketahanan pangan negeri ini.
Presiden menjelaskan, ketersediaan pupuk yang cukup dengan
harga terjangkau adalah nyawa bagi pertanian Indonesia. Oleh karena itu,
keberhasilan pemerintah memproduksi sendiri dan menstabilkan harga ini
merupakan langkah besar memutus ketergantungan pada pasar luar negeri sekaligus
perlindungan nyata bagi ekonomi petani. Namun di tengah keberhasilan ini,
Presiden juga mengingatkan adanya tanggung jawab besar yang harus dijaga
bersama agar manfaat kebijakan ini benar-benar dirasakan oleh yang berhak.
"Yang sekarang kita harus jaga dan kita kawal bersama
dengan sangat ketat adalah jangan sampai pupuk subsidi ini diselewengkan,
jangan sampai dikorupsi, jangan sampai diperjualbelikan secara gelap, atau
diselundupkan ke tempat lain hingga ke luar negeri. Ini harus kita jaga
bersama, dari pemerintah, aparat penegak hukum, hingga masyarakat dan
organisasi tani. Pupuk subsidi ini hak petani kita, harus sampai utuh ke tangan
mereka. Jangan sampai kebijakan besar ini rusak karena ulah oknum yang tidak
bertanggung jawab," imbau Presiden dengan nada tegas dan serius.
Kebijakan penurunan harga pupuk dan pengamanan pasokan ini
merupakan bagian integral dari strategi besar pemerintah memajukan sektor
pertanian. Ketika biaya produksi petani turun, maka semangat bertani akan
meningkat, ketersediaan pangan terjamin, dan ketahanan nasional semakin kokoh.
Hal ini sejalan dengan agenda utama pemerintah untuk memakmurkan masyarakat
desa dan menjadikan pertanian sebagai sektor kekuatan ekonomi baru Indonesia.
Selain keberhasilan spektakuler di sektor pertanian
tersebut, Presiden juga menyoroti keberhasilan pemerintah dalam memperluas
jangkauan, cakupan, serta manfaat dari berbagai program sosial, mulai dari
bantuan pangan, bantuan energi, dukungan ekonomi, hingga program kesehatan dan
pendidikan yang semakin tepat sasaran. Tak kalah penting, Presiden juga
menekankan keberhasilan dalam mempercepat laju industrialisasi nasional dan
hilirisasi sumber daya alam, di mana pemerintah terus mendorong transformasi
ekonomi dari yang berbasis bahan mentah menjadi bernilai tambah tinggi, guna
menciptakan lapangan kerja luas dan kemandirian ekonomi bangsa.
Presiden meyakini, dengan semakin kokohnya ketahanan pangan
yang memegang rekor sejarah, dukungan nyata bagi petani melalui penurunan harga
pupuk, semakin luasnya perlindungan sosial bagi rakyat, dan semakin kuatnya
pondasi industri nasional yang mandiri, maka perekonomian Indonesia akan
semakin tangguh, tumbuh berkelanjutan, dan membawa bangsa ini menuju cita-cita
kemajuan, kesejahteraan, dan kemandirian yang sesungguhnya.
✍️
Sumber: Sekretariat Kabinet Republik Indonesia / BPMI Setpres
#tandagobalnews#PresidenPrabowo #CapaianEkonomi
#KetahananPangan #SwasembadaPangan #CadanganBeras #RekorProduksi #BerasNasional
#HargaPupuk #SejarahBaru #KesejahteraanPetani #ProgramSosial #Industrialisasi
#Hilirisasi #KemandirianBangsa #RapatParipurnaDPR #PembangunanIndonesia #Setkab
#BeritaNasional
Posting Komentar