TandaGlobalNews | JAKARTA, Selasa (5/5/2026) – Pernyataan yang sangat mengejutkan dan menjadi sorotan nasional disampaikan oleh mantan Wakapolri Jenderal Polisi (Purn) Ahmad Dofiri. Dalam sebuah kesempatan di Istana Kepresidenan Jakarta, ia secara terbuka dan blak-blakan mengakui keberadaan praktik "kuota khusus" dalam sistem rekrutmen anggota Polri yang selama ini diduga kuat menjadi pintu masuk bagi praktik korupsi dan pungutan liar.
Saat ini, Ahmad Dofiri menjabat sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan, Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian, serta juga merupakan anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto.
Ketika ditanya oleh awak media mengenai anggapan masyarakat yang selama ini beredar luas bahwa untuk menjadi anggota Polri seseorang harus mengeluarkan biaya atau "bayar", Dofiri tidak menampik hal tersebut.
"Iya, makanya kalau terkait dengan itu, rekomendasinya di bidang aspek manajerial tadi. Nah kalau tadi rekrutmen gitu kan ya, sekarang ada misalnya kuota khusus itu dihapus," tegas Dofiri saat ditemui di Istana Merdeka, Selasa (5/5/2026).
Pengakuan ini sangat berarti karena disampaikan langsung oleh orang yang paham betul seluk-beluk manajemen di tubuh Polri, mengingat ia pernah menduduki jabatan nomor dua di kepolisian. Pernyataan ini sekaligus membenarkan isu yang selama ini hanya menjadi bisik-bisik di masyarakat.
Dofiri menegaskan bahwa keberadaan kuota khusus tersebut menjadi perhatian utama dalam upaya reformasi birokrasi, dan keputusannya sudah bulat: sistem tersebut harus dihapus total dan tidak boleh ada lagi di masa depan.
Tidak hanya menghapus sistem kuota, Dofiri juga memaparkan perubahan mendasar yang akan dilakukan pada mekanisme seleksi ke depannya agar lebih bersih, transparan, dan bebas dari praktik KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme).
Salah satu perubahan terbesar adalah penerapan konsep "Multiaktor". Artinya, komposisi panitia seleksi tidak lagi didominasi atau hanya diisi oleh orang-orang dari internal Polri saja.
"Kemudian sekarang harus menggunakan multiaktor, panitianya itu bukan hanya dari internal Polri tapi juga dari luar Polri. Nah, rigid nanti seperti itu," jelasnya.
Dengan melibatkan pihak eksternal seperti akademisi, profesional, unsur masyarakat, dan lembaga independen lainnya, diharapkan proses seleksi menjadi jauh lebih objektif, diawasi ketat, dan tidak mudah dimanipulasi oleh oknum tertentu.
Pernyataan ini disampaikan Dofiri usai Komisi Percepatan Reformasi Polri menyerahkan laporan hasil kerja kepada Presiden Prabowo Subianto. Komisi yang diketuai oleh mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie ini menyusun sejumlah rekomendasi penting, dan salah satu yang menjadi prioritas adalah perbaikan sistem rekrutmen.
Rekomendasi ini nantinya akan ditetapkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) atau Keputusan Presiden (Kepres) agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan wajib dilaksanakan oleh seluruh jajaran Polri.
Kasus ini menjadi bukti nyata bahwa praktik-praktik lama yang tidak sehat kini mulai dibongkar dan diperbaiki secara sistemik. Sebelumnya, isu "masuk polisi harus bayar", "jalur titipan", atau adanya kuota khusus memang sering menjadi keluhan bagi para pendaftar yang berjuang lewat jalur umum secara murni.
Hal senada juga pernah disuarakan oleh tokoh lain dalam komisi ini, Mahfud MD, yang menegaskan bahwa rekrutmen Akpol dan Polri ke depannya harus benar-benar murni tanpa ada intervensi dari pihak manapun.
Dengan adanya kepastian hukum dan perubahan aturan ini, diharapkan kedepannya hanya putra-putri terbaik bangsa yang memiliki kompetensi, integritas tinggi, dan mental baja yang bisa bergabung menjadi anggota Bhayangkara, tanpa memandang status sosial, kekayaan, atau latar belakang keluarga.
Sebagai informasi tambahan, sebenarnya upaya penghapusan jalur khusus ini sudah mulai dijalankan. Sebelumnya, Asisten SDM Kapolri bahkan pernah menegaskan bahwa untuk penerimaan Akpol, sistem kuota khusus dan jalur Rekrutmen Proaktif (Rekpro) sudah dihapus agar semua peserta bersaing secara seimbang dan egaliter.
Kini, dengan dukungan penuh dari tingkat tertinggi negara, pembenahan ini diharapkan bisa berjalan total hingga ke seluruh lini penerimaan anggota Polri.
Sumber: Tribunnews, IDN Times, CNN Indonesia, Antara, Humas Polri
#tandaglobalnews #AhmadDofiri #ReformasiPolri #RekrutmenPolri #KuotaKhusus #BeritaNasional #Polri #PrabowoSubianto
Posting Komentar