Tandaglobalnews |
Balikpapan – Muhammad Tito
Karnavian menegaskan bahwa pembangunan dan realisasi program perumahan rakyat
bukan hanya soal pemenuhan kebutuhan tempat tinggal semata. Menurutnya,
keberhasilan program ini secara tidak langsung akan menjadi penggerak utama
kemajuan di daerah, karena dampak ekonomi yang ditimbulkan berpotensi besar
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pernyataan tersebut
disampaikan Tito saat berdialog dengan para pengembang di Gedung Ahmad Yani
Raider 600, Kelurahan Manggar Baru, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, pada
Selasa (5/5/2026). Dalam kesempatan itu, ia menjelaskan bahwa pemerintah pusat
memiliki perhatian serius terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok
Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yang salah satunya diwujudkan melalui
kebijakan di sektor perumahan.
Bentuk kepedulian
pemerintah pusat tersebut tercermin melalui kebijakan pembebasan Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta pembebasan retribusi Persetujuan
Bangunan Gedung (PBG) khusus bagi MBR. Kebijakan insentif ini, menurut Tito,
memerlukan dukungan penuh dan kerja sama nyata dari seluruh jajaran pemerintah
daerah agar dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
"Dari segi tugas, menyelesaikan tugas pemerintah daerah mengatasi kemiskinan, makin banyak perumahan dibangun oleh pemerintah daerah atau developer itu akan membuat kemiskinan jauh menurun," tegas Tito Karnavian dalam sambutannya.
Lebih jauh, Mendagri
memaparkan manfaat berlipat ganda yang akan diterima daerah jika ekosistem
pembangunan perumahan berjalan lancar dan masif. Salah satunya adalah
pengoptimalan roda perekonomian daerah. Aktivitas pembangunan yang tinggi akan
meningkatkan permintaan terhadap bahan baku konstruksi, yang pada akhirnya
menggerakkan usaha-usaha lokal dan menyerap tenaga kerja di sekitar wilayah
pembangunan.
Selain dampak pada
sektor riil, pembangunan perumahan juga berperan besar dalam meningkatkan nilai
ekonomi wilayah dan lahan di sekitarnya. Hal ini secara otomatis membuka
peluang bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penerimaan daerah melalui
sektor pajak, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
"Jadi dari bangunannya, dari PBB, pajak bumi bangunan untuk seterusnya. Nah itu menguntungkan, PAD akan menguntungkan bagi daerah," tandas Tito, menggarisbawahi bahwa pembangunan perumahan adalah investasi jangka panjang yang menguntungkan kedua belah pihak, baik bagi masyarakat maupun kas daerah.
Kegiatan dialog
strategis ini juga dihadiri langsung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan
Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, Wali
Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud, serta para pemangku kepentingan dan pengembang
perumahan di wilayah Kalimantan Timur. Kehadiran para pejabat tinggi ini
menegaskan komitmen pemerintah dalam menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah
guna mempercepat penyediaan hunian layak sekaligus mendongkrak pertumbuhan
ekonomi daerah.
Sumber:
kemendagri.go.id
Posting Komentar