TANDAGLOBALNEWS | SAMARINDA – Publik Kalimantan Timur baru-baru ini dihebohkan dengan potongan tangkapan layar anggaran laundry Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim yang mencapai puluhan juta rupiah dalam kurun waktu singkat. Menanggapi polemik tersebut, pemilik jasa laundry yang menjadi mitra Pemprov akhirnya angkat bicara untuk memberikan klarifikasi mendalam.
Berdasarkan data yang dihimpun, angka Rp20,9 juta tersebut merupakan tagihan untuk periode pelayanan dari tanggal 25 hingga 31 Maret 2026. Nilai ini menjadi sorotan karena dinilai tidak wajar bagi sebagian kalangan masyarakat.
Faktor Layanan "Ekspres" dan Volume Besar
Pemilik laundry menjelaskan bahwa operasional untuk kebutuhan pemerintah daerah sangat berbeda dengan pelanggan rumah tangga biasa. Ia menekankan tiga alasan utama di balik nilai tagihan tersebut:
Sistem Kerja 24 Jam: "Kami sering menerima barang di atas jam 10 malam dan harus selesai sebelum jam 6 pagi karena akan digunakan untuk agenda gubernur atau tamu negara di Pendopo Odah Etam," ujarnya. Kebutuhan mendesak ini memicu biaya lembur dan layanan kilat.
Jenis Inventaris Berat: Barang yang dicuci didominasi oleh aset daerah seperti ambal (karpet), gorden besar, sprei wisma, hingga ratusan sarung kursi dan taplak meja yang digunakan dalam acara seremonial.
Standar Higienitas Tinggi: Mengingat fasilitas tersebut digunakan oleh pejabat negara dan tamu penting, proses pencucian memerlukan perlakuan khusus agar barang tetap dalam kondisi prima tanpa kerusakan.
Penjelasan Biro Umum Pemprov Kaltim
Senada dengan pengakuan vendor, Kepala Biro Umum Setdaprov Kaltim menegaskan bahwa anggaran tersebut telah melalui prosedur pengadaan yang transparan.
Ia menjelaskan bahwa pagu sebesar Rp450 juta yang tercantum dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) adalah alokasi untuk satu tahun anggaran (12 bulan), bukan untuk sekali transaksi.
"Kegiatan pemerintah saat ini sangat padat dan dipusatkan di fasilitas milik daerah seperti Pendopo dan Rumah Jabatan untuk menghemat biaya sewa gedung luar. Dampaknya, volume pembersihan perlengkapan seperti kain dan dekorasi otomatis meningkat," jelas pihak Biro Umum.
Transparansi Anggaran
Pemerintah mengimbau masyarakat agar tidak menelan informasi secara sepihak dari media sosial. Masyarakat dipersilakan memantau secara langsung rincian penggunaan anggaran melalui portal resmi pengadaan barang dan jasa untuk memastikan setiap rupiah pajak rakyat digunakan sesuai peruntukannya.
Saat ini, pihak Pemprov Kaltim memastikan bahwa kerja sama dengan pihak ketiga tetap berjalan sesuai kontrak yang berlaku dengan pengawasan ketat dari inspektorat daerah.
Editor: Tim Redaksi Tanda Global News
Posting Komentar