 |
| Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham Dok : BeritaNasional |
TandaGlobalNews | JAKARTA – Di tengah sorotan publik terkait kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membeli 1.098 ekor sapi kurban menjelang Iduladha, Partai Golkar angkat suara tegas memberikan dukungan penuh. Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, menegaskan pihaknya siap "pasang badan" dan telah menginstruksikan seluruh kader untuk berdiri di barisan terdepan mengawal kebijakan yang dinilai murni untuk kepentingan rakyat, umat, dan bangsa .
Menurut Idrus, kebijakan ini memiliki landasan hukum yang kuat, berdasar sejarah kebijakan negara, serta sejalan dengan pandangan keagamaan. Ia mengibaratkan mekanisme ini sama dengan pengelolaan baitul mal atau kas negara yang diperuntukkan bagi kemaslahatan umum, dan sudah lazim dilakukan pemerintahan sebelumnya. Dana yang digunakan bersumber dari pos Bantuan Kemasyarakatan Presiden (Banpres/Banmaspres), yang pengaturannya dijamin dalam Undang-Undang Keuangan Negara dan UU APBN, serta diperkuat fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang membolehkan praktik ini untuk kegiatan sosial keagamaan .
"Pertanyaan saya, apa yang salah di sini misalkan kalau menggunakan APBN dan itu tidak ada larangan, tidak ada yang melanggar untuk membeli sapi dan ini untuk rakyat? Apa yang salah? Dilihat dari sisi syar'i sudah ada juga fatwa Majelis Ulama. Dilihat dari perundang-undangan tidak ada yang dilanggar. Dilihat dari kepentingan rakyat sekarang rakyat butuh," ujar Idrus kepada wartawan di Jakarta, Kamis (28/5/2026).
Lebih lanjut ia menjelaskan, langkah ini juga merupakan implementasi nyata dari nilai-nilai solidaritas sosial, kebersamaan, dan kegotongroyongan, sekaligus bentuk penyatuan hati pemimpin dengan rakyatnya. Nantinya, seluruh sapi kurban tersebut akan disalurkan ke masjid, pesantren, organisasi keagamaan, dan kelompok masyarakat di seluruh Indonesia, bukan untuk kepentingan pribadi Presiden .
Golkar juga menegaskan keterbukaannya. Pihaknya siap berdialog dengan siapa saja yang masih mempertanyakan kebijakan tersebut, agar publik mendapatkan informasi objektif, utuh, dan tidak terjebak narasi yang mempolitisasi hal bernilai sosial-keagamaan ini.
"Kami buka ruang diskusi. Mari kita bahas dengan data dan aturan yang jelas, supaya masyarakat paham ini untuk siapa, dasarnya apa, dan manfaatnya seberapa besar bagi umat," tambahnya.
Sumber : BeritaNasional
Posting Komentar