Semangat Seni dan Olahraga Warnai Aktivitas Siswa Sekolah Kristen Baptis Bandung

 

Pidato Presiden Prabowo Subianto dalam rapat paripurna dewan perwakilan rakyat.

Tandaglobalnews JAKARTA – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara tegas menegaskan arah kebijakan ekonomi nasional ke depan: perbaikan tata kelola sumber daya alam dan penguatan peran negara tidak dimaksudkan untuk mengurangi ruang gerak atau peran sektor swasta. Sebaliknya, pemerintah sangat membutuhkan kehadiran dunia usaha yang makin besar, dinamis, inovatif, dan mampu bersinergi dengan negara demi mewujudkan kemakmuran bersama bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pernyataan strategis ini disampaikan Kepala Negara dalam pidato kuncinya pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, yang berlangsung di Gedung Nusantara, Kompleks MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026). Dalam kesempatan yang penuh makna ini, Presiden menjabarkan prinsip dasar dan kerangka besar perekonomian Indonesia yang berlandaskan nilai luhur bangsa, yaitu Ekonomi Pancasila atau yang disebutnya sebagai sistem ekonomi “jalan tengah”.

“Kita perlu sektor swasta, kita perlu mendukung peran sektor swasta. Kita butuh sektor swasta yang dinamis. Kita perlu pengusaha-pengusaha yang penuh dengan inovasi, penuh dengan inisiatif, dan yang memiliki kemampuan manajerial yang baik dan andal,” tegas Presiden Prabowo di hadapan para pimpinan lembaga tinggi negara, anggota DPR, serta para undangan yang hadir.

Menurut pandangan Presiden, ada pemahaman yang keliru yang berkembang belakangan ini, seolah-olah ketika negara berperan lebih kuat dalam mengelola kekayaan alam dan mengendalikan sektor-sektor strategis, maka posisi pengusaha atau sektor swasta akan tersisihkan atau dibatasi ruang geraknya. Hal ini dibantah keras oleh Presiden. Ia menegaskan bahwa peran negara yang lebih aktif justru bertujuan menciptakan iklim usaha yang lebih sehat, adil, teratur, dan memberikan kepastian hukum, sehingga sektor swasta bisa tumbuh lebih besar, lebih kuat, dan berkontribusi maksimal bagi pembangunan nasional.

Presiden menjelaskan, konsep Ekonomi Pancasila atau ekonomi jalan tengah ini dirancang dengan mengambil sisi terbaik dari dua pendekatan besar sistem ekonomi dunia. Di satu sisi, Indonesia tidak mengadopsi sistem ekonomi yang sepenuhnya bebas tanpa kendali di mana pasar berkuasa mutlak dan negara hampir tidak berperan, yang berisiko melahirkan ketimpangan ekstrem dan eksploitasi sumber daya serta tenaga kerja. Di sisi lain, Indonesia juga tidak menganut sistem di mana negara menguasai dan mengurus segala hal hingga ke rincian terkecil, yang justru membuat ekonomi kaku, tidak efisien, dan kehilangan daya saing serta inovasi.

“Ekonomi Pancasila adalah jalan tengah. Kita ambil kelebihan dan kekuatan dari peran negara untuk menjamin keadilan, melindungi rakyat, dan mengelola kekayaan bangsa demi kemakmuran bersama. Namun kita juga ambil kekuatan mekanisme pasar dan semangat usaha, agar ekonomi hidup, bergerak cepat, penuh inovasi, dan efisien. Keduanya harus berjalan beriringan, saling menguatkan, bukan saling menyingkirkan,” urai Prabowo panjang lebar.

 Dalam pandangan Presiden, kekayaan alam Indonesia yang melimpah adalah titik tolak utama pembangunan. Perbaikan tata kelola dilakukan agar setiap tetes kekayaan alam yang keluar dari perut bumi Indonesia benar-benar dikelola, diolah, dan dinikmati oleh rakyat Indonesia sendiri, tidak lagi hanya bahan mentah yang dijual murah lalu kembali jadi barang jadi mahal. Di sini peran negara diperkuat sebagai pengatur, pengawas, sekaligus pelaku di sektor-sektor vital.

Namun, di luar itu, Presiden menegaskan peluang seluas-luasnya terbuka bagi sektor swasta. Pemerintah sangat mengharapkan tumbuhnya para pengusaha nasional yang tangguh, berjiwa wirausaha, berani berinovasi, memiliki standar manajemen yang baik, dan mampu berkolaborasi dengan BUMN maupun pemerintah dalam berbagai proyek pembangunan. Sinergi ini, kata Prabowo, adalah kunci agar roda ekonomi berputar kencang, lapangan kerja terbuka luas, dan kesejahteraan rakyat terangkat secara merata.

“Jangan ada rasa khawatir. Negara hadir untuk mengatur agar semuanya berjalan benar dan adil, bukan untuk mematikan semangat berusaha. Justru pengusaha yang jujur, yang berinvestasi, yang menciptakan lapangan kerja, yang membawa kemajuan teknologi, adalah mitra strategis utama pemerintah. Kita butuh kalian makin besar, makin banyak, makin maju, dan makin berperan,” tambah Presiden memberikan semangat.

Pidato ini menjadi landasan kebijakan ekonomi yang sangat jelas ke depannya: Indonesia akan berdiri tegak di atas prinsip sendiri, berlandaskan Pasal 33 UUD 1945, di mana ekonomi disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Negara menjamin kedaulatan ekonomi, namun ruang kreativitas, inovasi, dan peran sektor swasta tetap menjadi tulang punggung penggerak kemajuan bangsa. Dengan demikian, cita-cita mewujudkan kemakmuran yang nyata, merata, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia semakin terbuka lebar.

 

 Sumber: Sekretariat Presiden RI / BPMI Setpres